Arsip Tag: Menkeu

Profil

Sering ACC Gaji ASN! Inilah Profil Lengkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Tinggalkan komentar

KABARCEPU.COM – Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah tidak asing lagi, khususnya bagi mereka yang berkecimpung di instansi pemerintahan sebagai ASN atau Aparatur Sipil Negara.

Sri Mulyani Indrawati tidak hanya dikenal sebagai figur yang memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal di Indonesia, tetapi juga sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia.

Sebagai Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati sering membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap krusial dalam pengelolaan anggaran keuangan negara untuk memperkuat ekonomi nasional di tengah tantangan global.

Kebijakan paling krusial dari Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah terkait remunerasi bagi ASN, yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan ASN, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik.

Latar Belakang Pendidikan dan Karir
Melansir dari Kementerian Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati lahir pada 26 Agustus 1962, di Tanjung Karang, Lampung, Indonesia. Ia menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1986.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Indonesia, Sri Mulyani melanjutkan studinya ke luar negeri di University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics pada tahun 1990. Kemudian melanjutkan studi doktoralnya di universitas yang sama dan lulus dengan gelar Ph.D. dalam bidang Ekonomi pada tahun 1992.

Setelah menyelesaikan pendidikan, karir Sri Mulyani dimulai di International Monetary Fund (IMF) sebagai Direktur Eksekutif pada 2002. Di sana, Ia berkecimpung dalam berbagai proyek pembangunan dan kebijakan ekonomi di sejumlah negara berkembang.

Pada tahun 2004, Sri Mulyani kembali ke Indonesia dan ditugaskan sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam perannya ini, beliau berfokus pada pengembangan anggaran dan pengelolaan keuangan negara.

Dengan pengalaman yang luas dalam bidang ekonomi dan kebijakan, Sri Mulyani diangkat menjadi Menteri Keuangan pertama kali pada tahun 2005 di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa jabatan pertamanya, Sri Mulyani dikenal karena keberhasilannya dalam mengelola utang pemerintah dan memperbaiki citra fiskal Indonesia di mata dunia internasional.

Setelah menjabat sebagai Menteri Keuangan RI pada tahun 2005 hingga 2010, Sri Mulyani meninggalkan Indonesia untuk bergabung dengan Bank Dunia (World Bank, Washington D.C) menjabat sebagai Direktur Pelaksana. Namun, pada tahun 2016, Sri Mulyani kembali ke tanah air dan diangkat kembali sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo.

Salah satu langkah signifikan yang diambil Sri Mulyani saat kembali menjabat adalah pengelolaan anggaran yang lebih proaktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di awal masa jabatannya, beliau menerapkan kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.

Pada tahun 2018, Sri Mulyani menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian pada tahun 2019, Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Setelah itu, pada 2024, Sri Mulyani kembali dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Keuangan RI untuk yang keempat kalinya pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sri Mulyani Indrawati

Penghargaan
Sri Mulyani Indrawati memperoleh banyak penghargaan di tingkat internasional atas kontribusinya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Ia sering disebut dalam daftar perempuan paling berpengaruh di dunia oleh berbagai lembaga internasional.

Pada 2006, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia oleh Emerging Markets Forum di Singapura dan majalah Euromoney, London.

Sri Mulyani juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 serta wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.

Tahun 2018, Sri Mulyani Indrawati mendapat penghargaan “Best Minister in the World” pada World Government Summit di Dubai. Pada tahun yang sama, Global Markets memilihnya menjadi “Finance Minister of the Year – East Asia Pacific” saat berlangsungnya IMF-World Bank Group Annual Meetings di Bali.

Pada tahun 2019, Sri Mulyani kembali dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di Asia Pasifik versi majalah keuangan FinanceAsia.

Pada Oktober 2020, Global Markets kembali memberi penghargaan kepada Sri Mulyani sebagai “Finance Minister of the Year – East Asia Pacific, merupakan penghargaan atas upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Tahun 2021, Sri Mulyani menerima Distinguished Leadership and Service Award dari The Institute of International Finance, Wahington DC. Penghargaan ini diberikan kepada individu-individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa dan konsisten terhadap perekonomian global dan sistem keuangan melalui kepemimpinan mereka.

2023, Sri Mulyani menerima gelar kehormatan Honoris Causa Doctor of Laws dari Australian National University sebagai pengakuan atas kontribusi dan kerja keras dalam pembangunan ekonomi, baik di Indonesia maupun internasional. Pada tahun yang sama, Sri Mulyani menempati dalam daftar 100 perempuan paling berpengaruh di dunia 2023 versi Forbes.

Inovasi dan Kebijakan yang Diusung
Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani dikenal dengan berbagai program inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ia menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja yang membantu pemerintah dalam mengukur efektivitas penggunaan dana publik. Selain itu, Sri Mulyani juga mendorong digitalisasi dalam sistem perpajakan, menjadikan Indonesia lebih efisien dalam pengumpulan pajak.

Dalam konteks pandemi COVID-19, Sri Mulyani menunjukkan kepemimpinannya yang kuat dengan meluncurkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk meminimalisir dampak krisis. Ia berupaya menjamin ketersediaan dana untuk program-program perlindungan sosial serta dukungan untuk sektor usaha.

Dengan latar belakang yang mumpuni dan rekam jejak yang mengesankan, Sri Mulyani tidak hanya dikenal sebagai ekonom ulung kelas dunia, tetapi juga sebagai figur yang sangat berpengaruh dalam kebijakan fiskal Indonesia.

Melalui kepemimpinannya, Sri Mulyani tidak hanya membawa perubahan di Indonesia, tetapi juga menjadi suara yang penting dalam diskusi-diskusi global tentang kebijakan ekonomi.***

(Dilansir dan dirangkum dari berbagai sumber oleh Redaksi KabarCepu.com).

Profil

5 Srikandi Indonesia yang Menduduki Jabatan Menteri dalam Kabinet Merah Putih

Tinggalkan komentar

KABARCEPU.COM – Susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan.

Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan dan melantik nama-nama menteri dalam Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2024.

Terdapat 48 menteri dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, dari 48 menteri itu terdapat 5 wanita atau Srikandi Indonesia yang menduduki jabatan menteri dalam kabinetnya.

Dalam konteks politik Indonesia, pengangkatan wanita dalam posisi strategis telah menjadi salah satu indikator kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender.

Kabinet yang dibentuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto, yang dikenal dengan nama “Kabinet Merah Putih,” telah menonjolkan komitmen pemerintah dalam memberdayakan peran perempuan di tingkat tinggi.

Melansir dari Sekretariat Kabinet RI, berikut daftar lima wanita Indonesia yang menduduki jabatan menteri dalam Kabinet Merah Putih:

1. Sri Mulyani: Menteri Keuangan

Sri Mulyani IndrawatiSri Mulyani Indrawati, seorang ekonom berkelas dunia yang berkarier di lembaga internasional, termasuk Bank Dunia, telah menjadi sosok kunci dalam pemandu kebijakan keuangan Indonesia.

Memegang jabatan sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 2005-2010 era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia dikenal karena kepemimpinannya yang berfokus pada stabilitas ekonomi, pertumbuhan berkelanjutan, dan reformasi struktural yang mendalam.

Lahir pada 26 Agustus 1962 di Bandar Lampung, Sri Mulyani menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Indonesia sebelum melanjutkan studi doktoral di University of Illinois, Urbana-Champaign (1992).

Sebagai Menteri Keuangan, salah satu pencapaian terpenting Sri Mulyani adalah keberhasilannya dalam mengelola keuangan negara di tengah tantangan global yang beragam, termasuk dampak pandemik COVID-19.

Ia memimpin upaya pemerintah dalam merespons krisis melalui paket stimulus yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung sektor-sektor yang terdampak.

Kebijakan-kebijakan yang diambilnya tidak hanya bertujuan untuk pemulihan jangka pendek, tetapi juga diformulasikan dengan visi jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sri Mulyani juga dikenal aktif dalam mendorong reformasi perpajakan di Indonesia. Adopsi sistem perpajakan yang lebih modern dan transparan merupakan salah satu agenda utamanya, guna meningkatkan basis pajak dan mengurangi ketergantungan pada utang. Pendekatan ini dapat memperkuat pendapatan negara dan mendukung alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting, seperti pendidikan dan kesehatan.

Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan 2023, serta wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.

2. Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital

Meutya HafidMeutya Viada Hafid lahir pada 3 Mei 1978 di Bandung, Jawa Barat. Sebelum terjun ke dunia politik, ia dikenal sebagai seorang jurnalis dan presenter. Kariernya dalam dunia media membawa Meutya ke dalam berbagai peran yang menguatkan kapabilitasnya dalam bidang komunikasi.

Ia juga menjabat sebagai Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sejak 2019. Pengalaman politik dan profesional yang kuat ini memberikan Meutya wawasan mendalam mengenai isu-isu di bidang komunikasi dan informasi yang dihadapi masyarakat.

Sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid memiliki visi untuk menghadirkan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan, mendorong peningkatan kualitas dan aksesibilitas digital di seluruh Indonesia.

Program-program yang diluncurkan oleh Meutya mencakup penguatan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang digital, serta mendorong inovasi melalui kebijakan yang mendukung startup dan usaha kecil menengah.

Mewujudkan konektivitas yang baik di daerah tertinggal juga menjadi prioritas, sehingga setiap masyarakat, termasuk di daerah terpencil, dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi.

Dalam menjalankan tugasnya, Meutya Hafid menghadapi berbagai tantangan. Isu keamanan siber, penyebaran informasi hoaks, pemberantasan judi online, dan perlindungan data pribadi merupakan tantangan yang harus ditangani secara serius.

Meutya Hafid menempuh pendidikan sarjana S-1 di Universitas New South Wales, Australia (1997–2001), dan S-2 Universitas Indonesia (2015–2018).

3. Widiyanti Putri Wardhana: Menteri Pariwisata

Widiyanti Putri WardhanaWidiyanti Putri Wardhana lahir pada 8 Desember 1970 di Singapura. Ia menempuh pendidikan di Universitas Pepperdine, Amerika Serikat pada 1993 dan meraih gelar Bachelor of Science in Business Administration.

Sejak awal karirnya, ia telah aktif terlibat dalam berbagai proyek yang bertujuan untuk mempromosikan keberagaman budaya dan keindahan alam Indonesia. Melalui pendekatan yang inovatif dan inklusif, ia berupaya untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam setiap strategi pariwisata yang diterapkan.

Misi utama Widiyanti sebagai Menteri Pariwisata adalah untuk mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada di tanah air dengan mendayagunakan sumber daya lokal serta memberdayakan masyarakat sekitar.

Dalam perencanaan programnya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan teknologi dan digitalisasi, Widiyanti juga berharap dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas, termasuk generasi muda yang semakin akrab dengan platform digital.

Dengan komitmen dan dedikasinya sebagai Menteri Pariwisata, Widi bertekad untuk mengubah wajah pariwisata Indonesia, menjadikannya lebih berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing di tingkat global, serta lebih dikenal dunia.

4. Rini Widyantini: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Rini WidyantiniRini Widyantini lahir di Bandung, Jawa Barat pada 29 Mei 1965. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada 1988 dan Master of Public Management dari Universitas Flinders Australia pada 1999.

Memulai karier pegawai negeri sipil pada 2 Juli 1997 sebagai Analis Kebijakan pada Asisten Deputi Urusan Pelaksanaan Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Sekretaris KemenPANRB (2022), dan menjabat sebagai MenPANRB (2024).

Rini Widyantini dilantik oleh Presiden Republik Indonesia dan diamanatkan untuk mengawasi serta meningkatkan kualitas aparatur negara. Tugas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyederhanaan struktur organisasi pemerintahan hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor publik.

Salah satu fokus utama MenPANRB Rini adalah digitalisasi dalam birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Melalui berbagai inisiatif, Rini mendorong instansi pemerintah untuk mengadopsi sistem digital yang tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik.

Reformasi birokrasi yang digagas Rini Widyantini juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun daerah guna menciptakan kolaborasi antarinstansi dan penyusunan kebijakan yang inklusif, serta mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam proses evaluasi dan perbaikan sistem birokrasi.

5. Arifatul Choiri Fauzi: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Arifatul Choiri FauziDra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si lahir pada 28 Juli 1969 di Madura, adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU).

Ia menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Dakwah IAIN Yogyakarta dan lulus pada 1994. Kemudian, melanjutkan pendidikan tinggi hingga meraih gelar Magister Komunikasi dari Universitas Indonesia pada tahun 2002.

Menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam Kabinet Merah Putih, Arifatul Choiri Fauzi memegang peranan vital dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi kaum perempuan dan anak.

Salah satu fokus utama kebijakan Arifatul adalah peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak, memperhatikan isu-isu terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan regulasi yang melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta peningkatan kapasitas lembaga-lembaga yang bertugas untuk menangani isu-isu terkait hak-hak perempuan dan anak.

Arifatul juga aktif di berbagai organisasi, di antaranya Majelis Alimat Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta terlibat dalam berbagai gerakan sosial, seperti Gerakan Nasional Anti Korupsi bersama NU dan Muhammadiyah.

Selain aktif di berbagai organisasi, ia juga memiliki karier yang gemilang di bidang entertainment sebagai seorang produser hingga menjadi Show Manager untuk konser kebangsaan kolaborasi antara Ki Ageng Ganjur dengan musisi internasional, seperti Tony Blackman dari Amerika Serikat dan Mary McBride.

Arifatul telah memproduksi beberapa acara televisi populer di Tanah Air di antaranya Syair Dzikir di TPI dan Hikmah Pagi di TVRI, serta memimpin berbagai tim seni budaya Indonesia dalam tur internasional ke berbagai negara, termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, dan Belanda.

(Dikutip dan dirangkum dari berbagai sumber oleh Redaksi KabarCepu.com).