KABARCEPU.COM – Susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan.
Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan dan melantik nama-nama menteri dalam Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2024.
Terdapat 48 menteri dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, dari 48 menteri itu terdapat 5 wanita atau Srikandi Indonesia yang menduduki jabatan menteri dalam kabinetnya.
Dalam konteks politik Indonesia, pengangkatan wanita dalam posisi strategis telah menjadi salah satu indikator kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender.
Kabinet yang dibentuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto, yang dikenal dengan nama “Kabinet Merah Putih,” telah menonjolkan komitmen pemerintah dalam memberdayakan peran perempuan di tingkat tinggi.
Melansir dari Sekretariat Kabinet RI, berikut daftar lima wanita Indonesia yang menduduki jabatan menteri dalam Kabinet Merah Putih:
1. Sri Mulyani: Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati, seorang ekonom berkelas dunia yang berkarier di lembaga internasional, termasuk Bank Dunia, telah menjadi sosok kunci dalam pemandu kebijakan keuangan Indonesia.
Memegang jabatan sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 2005-2010 era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia dikenal karena kepemimpinannya yang berfokus pada stabilitas ekonomi, pertumbuhan berkelanjutan, dan reformasi struktural yang mendalam.
Lahir pada 26 Agustus 1962 di Bandar Lampung, Sri Mulyani menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Indonesia sebelum melanjutkan studi doktoral di University of Illinois, Urbana-Champaign (1992).
Sebagai Menteri Keuangan, salah satu pencapaian terpenting Sri Mulyani adalah keberhasilannya dalam mengelola keuangan negara di tengah tantangan global yang beragam, termasuk dampak pandemik COVID-19.
Ia memimpin upaya pemerintah dalam merespons krisis melalui paket stimulus yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung sektor-sektor yang terdampak.
Kebijakan-kebijakan yang diambilnya tidak hanya bertujuan untuk pemulihan jangka pendek, tetapi juga diformulasikan dengan visi jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Sri Mulyani juga dikenal aktif dalam mendorong reformasi perpajakan di Indonesia. Adopsi sistem perpajakan yang lebih modern dan transparan merupakan salah satu agenda utamanya, guna meningkatkan basis pajak dan mengurangi ketergantungan pada utang. Pendekatan ini dapat memperkuat pendapatan negara dan mendukung alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting, seperti pendidikan dan kesehatan.
Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan 2023, serta wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.
2. Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital
Meutya Viada Hafid lahir pada 3 Mei 1978 di Bandung, Jawa Barat. Sebelum terjun ke dunia politik, ia dikenal sebagai seorang jurnalis dan presenter. Kariernya dalam dunia media membawa Meutya ke dalam berbagai peran yang menguatkan kapabilitasnya dalam bidang komunikasi.
Ia juga menjabat sebagai Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sejak 2019. Pengalaman politik dan profesional yang kuat ini memberikan Meutya wawasan mendalam mengenai isu-isu di bidang komunikasi dan informasi yang dihadapi masyarakat.
Sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid memiliki visi untuk menghadirkan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan, mendorong peningkatan kualitas dan aksesibilitas digital di seluruh Indonesia.
Program-program yang diluncurkan oleh Meutya mencakup penguatan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang digital, serta mendorong inovasi melalui kebijakan yang mendukung startup dan usaha kecil menengah.
Mewujudkan konektivitas yang baik di daerah tertinggal juga menjadi prioritas, sehingga setiap masyarakat, termasuk di daerah terpencil, dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi.
Dalam menjalankan tugasnya, Meutya Hafid menghadapi berbagai tantangan. Isu keamanan siber, penyebaran informasi hoaks, pemberantasan judi online, dan perlindungan data pribadi merupakan tantangan yang harus ditangani secara serius.
Meutya Hafid menempuh pendidikan sarjana S-1 di Universitas New South Wales, Australia (1997–2001), dan S-2 Universitas Indonesia (2015–2018).
3. Widiyanti Putri Wardhana: Menteri Pariwisata
Widiyanti Putri Wardhana lahir pada 8 Desember 1970 di Singapura. Ia menempuh pendidikan di Universitas Pepperdine, Amerika Serikat pada 1993 dan meraih gelar Bachelor of Science in Business Administration.
Sejak awal karirnya, ia telah aktif terlibat dalam berbagai proyek yang bertujuan untuk mempromosikan keberagaman budaya dan keindahan alam Indonesia. Melalui pendekatan yang inovatif dan inklusif, ia berupaya untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam setiap strategi pariwisata yang diterapkan.
Misi utama Widiyanti sebagai Menteri Pariwisata adalah untuk mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada di tanah air dengan mendayagunakan sumber daya lokal serta memberdayakan masyarakat sekitar.
Dalam perencanaan programnya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.
Dengan memanfaatkan teknologi dan digitalisasi, Widiyanti juga berharap dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas, termasuk generasi muda yang semakin akrab dengan platform digital.
Dengan komitmen dan dedikasinya sebagai Menteri Pariwisata, Widi bertekad untuk mengubah wajah pariwisata Indonesia, menjadikannya lebih berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing di tingkat global, serta lebih dikenal dunia.
4. Rini Widyantini: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Rini Widyantini lahir di Bandung, Jawa Barat pada 29 Mei 1965. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada 1988 dan Master of Public Management dari Universitas Flinders Australia pada 1999.
Memulai karier pegawai negeri sipil pada 2 Juli 1997 sebagai Analis Kebijakan pada Asisten Deputi Urusan Pelaksanaan Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Sekretaris KemenPANRB (2022), dan menjabat sebagai MenPANRB (2024).
Rini Widyantini dilantik oleh Presiden Republik Indonesia dan diamanatkan untuk mengawasi serta meningkatkan kualitas aparatur negara. Tugas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyederhanaan struktur organisasi pemerintahan hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor publik.
Salah satu fokus utama MenPANRB Rini adalah digitalisasi dalam birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Melalui berbagai inisiatif, Rini mendorong instansi pemerintah untuk mengadopsi sistem digital yang tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik.
Reformasi birokrasi yang digagas Rini Widyantini juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun daerah guna menciptakan kolaborasi antarinstansi dan penyusunan kebijakan yang inklusif, serta mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam proses evaluasi dan perbaikan sistem birokrasi.
5. Arifatul Choiri Fauzi: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si lahir pada 28 Juli 1969 di Madura, adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU).
Ia menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Dakwah IAIN Yogyakarta dan lulus pada 1994. Kemudian, melanjutkan pendidikan tinggi hingga meraih gelar Magister Komunikasi dari Universitas Indonesia pada tahun 2002.
Menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam Kabinet Merah Putih, Arifatul Choiri Fauzi memegang peranan vital dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi kaum perempuan dan anak.
Salah satu fokus utama kebijakan Arifatul adalah peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak, memperhatikan isu-isu terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan regulasi yang melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta peningkatan kapasitas lembaga-lembaga yang bertugas untuk menangani isu-isu terkait hak-hak perempuan dan anak.
Arifatul juga aktif di berbagai organisasi, di antaranya Majelis Alimat Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta terlibat dalam berbagai gerakan sosial, seperti Gerakan Nasional Anti Korupsi bersama NU dan Muhammadiyah.
Selain aktif di berbagai organisasi, ia juga memiliki karier yang gemilang di bidang entertainment sebagai seorang produser hingga menjadi Show Manager untuk konser kebangsaan kolaborasi antara Ki Ageng Ganjur dengan musisi internasional, seperti Tony Blackman dari Amerika Serikat dan Mary McBride.
Arifatul telah memproduksi beberapa acara televisi populer di Tanah Air di antaranya Syair Dzikir di TPI dan Hikmah Pagi di TVRI, serta memimpin berbagai tim seni budaya Indonesia dalam tur internasional ke berbagai negara, termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, dan Belanda.
(Dikutip dan dirangkum dari berbagai sumber oleh Redaksi KabarCepu.com).
